UNUJA.AC.ID- Politik uang selalu menarik dibicarakan pelbagai lapisan. Baik di kalangan akademisi maupun orang kebanyakan. Ketika Pakatan Rakyat (sekarang Pakatan Harapan) menjadi oposisi, para pegiatnya sering mengungkapkan bahwa sogokan berlaku secara berleluasa dalam pemilihan umum di banyak panggung kampanye. Namun, dalam sejarah pemilu negeri jiran, belum ada politikus yang ditahan dan diadili karena menghamburkan duit untuk mendapatkan dukungan suara dari pemilih.

Untuk pertama kalinya, Pengadilan Pilihan Umum menyatakan bahwa keputusan kemenangan calon MIC (Malaysian Indian Congress), anggota koalisi Barisan Nasional, dibatalkan. Datuk Sivarraajh mendapatkan suara 10.307, mengalahkan Manogaran dari DAP, anggota koalisi Pakatan Rakyat yang meraih 9710 undi, istilah suara yang digunakan di sana. Sementara, calon PAS (Partai Islam se-Malaysia) mendapatkan 3587, yang sejatinya sebagai kuasa ketiga partai berlambang bulan ini bisa menjadi penentu kemenangan dari salah satu koalisi.

Berbeda dengan di Indonesia, di Malaysia pergantian antarwaktu dilakukan dengan melakukan pemilihan sela. Calon Barisan Nasional mampu mempertahankan kursi tradisional di daerah pemilihan Cameron Highlands. Menariknya, Calon BN diwakili oleh Ramli Mohd Noor, mantan petinggi polisi, yang berasal dari suku pedalaman (Di sana disebut orang asli) dan merupakan 22 persen dari jumlah pemilih. Dukungan PAS untuk mendukung calon BN sebagai permufakatan oposisi jelas menambah amunisi BN.

Sayangnya, harapan besar terhadap pemerintahan baru yang diterajui oleh Pakatan Harapan tercederai. Janji Malaysia baru yang bebas dan antikorupsi dianggap tak lebih dari slogan semata-mata. Seorang senator dari Partai Keadilan Rakyat, Bob Manolan, mengancam ketua-ketua kampung suku pedalaman untuk mendukung calon dari Pakatan Harapan. Jika membangkang, mereka tidak akan lagi menerima gaji dari pemerintah pusat. Meskipun yang bersangkutan menyangkal menyalahgunakan kuasa, namun berita ini menjadi viral, sehingga persepsi khalayak secara otomatis menyebar di media sosial.

Tak pelak, praktik culas di atas memantik kritis keras dari Barisan Nasional. Annuar Musa, sekretaris jenderal UMNO, menulis di akun Twitternya bahwa perbuatan itu fitnah, ancaman, dan hina rakyat. Tindakan ini dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Tak hanya itu, anggota parlemen dari Kelantan ini turut meminta komentar dari Bersih, PRDM (Polis Diraja Malaysia) dan SPRM (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia).

Untuk meredakan kritik, Anwar Ibrahim sebagai presiden PKR, meminta Bob Manolan untuk memberikan penjelasan terkait tindakannya yang menggores hati dan pemimpin lokal suku pedalaman. Ikon Reformasi ini menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam demokrasi. Tak hanya calon perdana menteri yang akan datang tersebut, ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) turut menuntut Bob untuk menarik kembali ancaman yang dikeluarkan. Menurut Muhammad Faizal Abdul Aziz, sekretaris jenderal ABIM, tindakan Bob menyalahi undang-undang.

Belum usai kontroversi di atas, Pakatan Harapan kembali menuai kontroversi. Sebuah gambar viral yang memperlihatkan pembagian uang terhadap peserta yang mengiringi calon dalam acara nominasi. Asyraf Wajdi, ketua pemuda UMNO, mendesak SPRM untuk mengusut kemungkinan berlakunya politik uang. Tak hanya itu, isu lain juga dimunculkan bahwa dalam kampanye PH memberikan uang pada pemilih di Cameron Highlands.

Tentu saja, calon yang dibatalkan karena suap, Datuk C Sivarraajh meradang dan menyindir peristiwa memalukan di atas. Politikus dari MIC tersebut mengatakan bahwa prilaku busuk ini dibiarkan karena mereka adalah pendukung pemerintah yang berkuasa. Malah, anggota parlemen dari UMNO yang berasal dari Sabah, Mochtar Radin, mengungkapkan bahwa uang kecil ini diberikan untuk mendapatkan sokongan kampanye dan uang lebih besar akan digelontorkan pada hari sebelum pencoblosan.

Betapapun ketua Surahanjaya Pilihan Raya, Azhar Harun menegaskan bahwa siapapun yang mempunyai bukti dan melihat secara langsung praktik suap ini, untuk membuat laporan pada polisi, namun hingga kini nihil. Dengan adanya bukti kokoh, pihak Komisi Pemilihan Umum bisa mengambil tindakan. Apapun, bukti foto yang beredar ini akan menjadi kisah buruk dari partai berkuasa yang ternyata menggunakan uang untuk memenangkan pikiran dan hati rakyat.

Kenyataannya, pihak Pakatan Harapan tidak menyangkal pemberian uang. Wakil ketua Pusat Operasi Jelai PH, Arvin Bharat berkata, bahwa duit tersebut sebagai uang bensin kepada para sukarelawan. Dengan mengingat pendukung muda ini berasal dari pedalaman yang jauh, sebagai penghargaan mereka mendapatkan uang pengganti Bahan Bakar Minyak.

Lebih jauh, kritik keras berasal dari calon BN, Ramli Mohammad, yang menegasan bahwa PH yang mendaku mengusung kampanye bersih, ternyata justru melakukan hal kotor. Ramli meminta SPR dan SPRM dan Bersih 2.0 untuk mengusut kasus yang mencoreng penyelenggaraan pemilu bersih. Apapun hasil dari keputusan pihak berwenang, warga tentu mempunyai persepsi sendiri tentang prilaku politik pemerintahan baru. Jelas ini adalah lonceng peringatan kepada PH sebab hingga kini dugaan penyimpangan itu tak usut.

Alih-alih pemerintahan baru berhasil menepis praktik politik lama yang ditunjukkan oleh Barisan Nasional, perilaku politisi Pakatan Harapan setali tiga uang. Untuk itu, tantangan serupa juga akan dihadapi pada pemilu sela di Semenyih pada bulan Maret. Sebagai daerah pemilihan tingkat provinsi, kawasan ini merupakan kubu kuat dari pemerintah yang berkuasa. Apa pun hasilnya, warga akan menyimpan ingatan tentang apa yang dilakukan oleh rezim.

Setelah Partai Islam se-Malaysia memilih bergabung dengan UMNO, PAS jelas menanggung beban yang tidak ringan. Sebagai partai yang dikenal bersih, partai berlambang bulan ini tentu secara moral mempunyai hak untuk menyoal tindak-tanduk partai koalisi pemerintah. Hanya beban UMNO yang dikenal rasuah tidak mudah dihilangkan. Selagi Najib Razak masih bergerak bebas mewakili partai etnis Melayu ini, PAS hanya dilihat sebagai pantai konservatif yang tidak tegas untuk membersihkan koalisi baru dari unsur-unsur koruptif.

Malaysia baru sebagai slogan rezim sejatinya bukan hanya menjadi tantangan Pakatan Harapan, tetapi juga oposisi, karena pemilih yang relatif terpelajar sudah mengantongi pengalaman memberikan kesempatan kepada oposisi (lama) untuk berkuasa.

Betapa pun politik selalu dilihat sebagai alat mendistribusikan kesejahteraan, namun secara umum warga jiran telah menikmati kue pembangunan. Kini, mereka ingin janji demokrasi ditunaikan, yang terkait dengan pemerintahan yang bersih dan peduli pada hak asasi manusia.*

Ahmad Sahidah, Ph.D
Dosen Program Pascasarjana Universitas Nurul Jadid Paiton
_{*Tulisan juga dimuat di: Sindo Weekly Magazine (Edisi: No. 52 tahun VII, 25 Februari-3 Maret 2019)}